{"id":3954,"date":"2022-01-16T00:01:07","date_gmt":"2022-01-15T17:01:07","guid":{"rendered":"https:\/\/themollon.com\/?p=3954"},"modified":"2023-09-06T14:03:28","modified_gmt":"2023-09-06T07:03:28","slug":"pedoman-organisasi-dan-administrasi-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/pedoman-organisasi-dan-administrasi-2\/","title":{"rendered":"Pedoman Organisasi dan Administrasi 2"},"content":{"rendered":"\n

PEDOMAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI 2<\/strong><\/p>\n\n\n

Pedoman Pengelolaan Administrasi<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026\/KMA\/SK\/II\/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.<\/a><\/li>\n
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.<\/a><\/li>\n
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144\/KMA\/SK\/I\/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).<\/a><\/li>\n
  4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<\/a><\/li>\n
  5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<\/a><\/li>\n
  6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<\/a><\/li>\n
  7. Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama<\/a><\/li>\n
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012\/DJA\/HM.00\/SK\/V\/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional<\/a><\/li>\n
  9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A\/392\/HM.02.3\/II\/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

    Pedoman Pengelolaan\u00a0 Personil\/Pegawai<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.<\/a><\/li>\n
    2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A\/SEK\/SK\/I\/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.<\/a><\/li>\n
    3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035\/SK\/IX\/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071\/KMA\/SK\/V\/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.<\/a><\/li>\n
    4. Keputusan Mahkamah Agung RI No.071\/KMA\/SK\/V\/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.\u00a0<\/a><\/li>\n
    5. Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    6. Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    7. Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    8. Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    9. Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    10. Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    11. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.<\/a><\/li>\n
    12. Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    13. Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    14. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
    15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya<\/a><\/li>\n
    16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070\/KMA\/SK\/V\/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.<\/a><\/li>\n
    17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim<\/a><\/li>\n
    18. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19\/PB\/2014 Nomor 1\/SE\/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

      Pedoman Pengelolaan Keuangan<\/strong><\/p>\n

        \n
      1. Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001\/SK\/BU-A\/I\/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran\/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.<\/a><\/li>\n
      2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35\/PB\/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.\u00a0<\/a><\/li>\n
      3. Peraturan Menteri Keuangan No.84\/PMK.02\/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.<\/a><\/li>\n
      4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14\/PB\/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.<\/a><\/li>\n
      5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5\/PB\/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.<\/a><\/li>\n
      6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237\/PMK.05\/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228\/PMK.05\/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.<\/a><\/li>\n
      7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171\/PMK\/05\/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.<\/a><\/li>\n
      8. Peraturan Menteri Keuangan RI No.170\/ PMK.05\/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.<\/a><\/li>\n
      9. Peraturan Menteri Keuangan RI No.49\/PMK.02\/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.<\/a><\/li>\n
      10. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125\/PMK.05\/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n
      11. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45\/ PMK.05\/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.<\/a><\/li>\n
      12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22\/PB\/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.<\/a><\/li>\n
      13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33\/PB\/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91\/PMK.05\/2007 tentang Bagan Akun Standar.<\/a><\/li>\n
      14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11\/PB\/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66\/PB\/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<\/a><\/li>\n
      15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11\/PB\/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67\/PB\/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.<\/a><\/li>\n
      16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66\/PB\/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<\/a><\/li>\n
      17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08\/PB\/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.<\/a><\/li>\n
      18. Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara\/Daerah.<\/a><\/li>\n
      19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        Pedoman Lainnya<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.<\/a><\/li>\n
        2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.<\/a><\/li>\n
        3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.<\/a><\/li>\n
        4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.<\/a><\/li>\n
        5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<\/a><\/li>\n
        6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.<\/a><\/li>\n
        7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran<\/a><\/li>\n
        8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA\/080\/SK\/VIII\/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran<\/a><\/li>\n
        9. Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n

          <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          PEDOMAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI 2 Pedoman Pengelolaan Administrasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026\/KMA\/SK\/II\/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang … Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[41,51],"tags":[],"class_list":["post-3954","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-menu","category-tambahan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3954","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3954"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3954\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3974,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3954\/revisions\/3974"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3954"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3954"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3954"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}