{"id":3321,"date":"2022-01-09T07:41:29","date_gmt":"2022-01-09T07:41:29","guid":{"rendered":"https:\/\/themollon.com\/?p=3321"},"modified":"2025-06-13T08:46:29","modified_gmt":"2025-06-13T01:46:29","slug":"hak-hak-pemohon-informasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/hak-hak-pemohon-informasi\/","title":{"rendered":"Hak-Hak Pemohon Informasi"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><strong>HAK-HAK PEMOHON INFORMASI<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n<p><span data-uw-styling-context=\"true\"><strong data-uw-styling-context=\"true\">A. Hak Pemohon informasi<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Setiap Orang berhak:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">melihat dan mengetahui Informasi Publik;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan\/atau<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li value=\"3\" data-uw-styling-context=\"true\">Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.<\/li>\n<li value=\"4\" data-uw-styling-context=\"true\">Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Berdasarkan SK KMA No 1-144\/KMA\/SK\/I\/2021 Lampiran III<\/strong><\/p>\n<p>Hak-hak Pemohon Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali<\/strong> (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan<br \/>perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.<\/li>\n<li><strong>PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI\/PPID<\/strong>. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang<br \/>lengkap.<\/li>\n<li>Pemohon Informasi berhak mendapatkan <strong>pemberitahuan tertulis<\/strong> tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu <strong>10 (sepuluh) hari kerja<\/strong> sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis <strong>1 x 7 hari kerja<\/strong>, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai\/didokumentasikan\/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.<\/li>\n<li><strong>Biaya<\/strong> yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah \n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>No.<\/strong><\/td>\n<td><strong>Uraian<\/strong><\/td>\n<td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\"><strong>Biaya<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1.<\/td>\n<td>Biaya Salinan Informasi Berupa Print Out<\/td>\n<td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Rp. 500,- \/ Lembar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2.<\/td>\n<td>Biaya Salinan Informasi Berupa Fotokopi<\/td>\n<td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">GRATIS<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<\/li>\n<li>Apabila <strong>Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak <\/strong><strong>permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)<\/strong>, maka pemohon informasi dapat mengajukan <strong>keberatan<\/strong> kepada <strong>atasan PPID<\/strong> dalam jangka waktu <strong>30 (tiga puluh) hari kerja<\/strong> sejak permohonan informasi ditolak\/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya <strong>30 (tiga puluh) hari kerja<\/strong> sejak diterima\/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.<\/li>\n<li>Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan<strong> keberatan<\/strong> kepada <strong>Komisi Informasi<\/strong> dalam jangka waktu <strong>14 (empat belas) hari kerja<\/strong> sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>B. <\/strong><strong>Hak M<span data-uw-styling-context=\"true\">emperoleh Layanan Informasi<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">Berdasarkan SK KMA RI Nomor\u00a0<a href=\"https:\/\/drive.google.com\/open?id=10D3eEwnCo2b8n9T3zLNweZPmSr1pci62&amp;authuser=pamagelangweb%40gmail.com&amp;usp=drive_fs\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-uw-styling-context=\"true\">144\/KMA\/SK\/VIII\/2007<\/a>\u00a0Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:\n<ul style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li value=\"2\" data-uw-styling-context=\"true\">Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah :\n<ul style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li value=\"2\" data-uw-styling-context=\"true\">korupsi;<\/li>\n<li value=\"2\" data-uw-styling-context=\"true\">terorisme;<\/li>\n<li value=\"2\" data-uw-styling-context=\"true\">narkotika psikotropika;<\/li>\n<li value=\"2\" data-uw-styling-context=\"true\">pencucian uang; atau<\/li>\n<li value=\"2\" data-uw-styling-context=\"true\">perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li value=\"3\" data-uw-styling-context=\"true\">Inforrnasi yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:\n<ul style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li value=\"3\" data-uw-styling-context=\"true\">Peraturan Mahkamah Agung;<\/li>\n<li value=\"3\" data-uw-styling-context=\"true\">Surat Edaran Mahkamah Agung;<\/li>\n<li value=\"3\" data-uw-styling-context=\"true\">Yurisprudensi Mahkamah Agung;<\/li>\n<li value=\"3\" data-uw-styling-context=\"true\">Laporan tahunan Mahkamah Agung;<\/li>\n<li value=\"3\" data-uw-styling-context=\"true\">Rencana strategis Mahkamah Agung;<\/li>\n<li value=\"3\" data-uw-styling-context=\"true\">Pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>C. Ha<\/strong><strong style=\"font-size: inherit; background-color: var(--base-3); color: var(--contrast);\">k Mengetahui Standar dan Maklumat Pelayanan<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">Pemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026\/KMA\/SK\/II\/2012 Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Dasar Hukum<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Sistem Mekanisme dan Prosedur<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Jangka Waktu<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Biaya\/ Tarif<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Produk Pelayanan<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Sarana dan Prasarana<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Kompetensi Pelaksana<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Pelayanan adminidtrasi persidangan<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Pelayanan bantuan hokum<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Pelayanan pengaduan<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Pelayanan permohonan informasi<\/li>\n<\/ol>\n<p><span data-uw-styling-context=\"true\"><strong data-uw-styling-context=\"true\">D. Hak Mengajukan Keberatan<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor\u00a0<a href=\"https:\/\/drive.google.com\/open?id=10D3eEwnCo2b8n9T3zLNweZPmSr1pci62&amp;authuser=pamagelangweb%40gmail.com&amp;usp=drive_fs\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-uw-styling-context=\"true\">144\/KMA\/SK\/VIII\/2007\u00a0<\/a>Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses public<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong data-uw-styling-context=\"true\"><span data-uw-styling-context=\"true\">E. Hak Pengaduan atas Layanan Informasi<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Hak-Hak Pelapor, Terlapor Dan Institusi Pemeriksa<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">A. Hak Pelapor<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">B. Hak Terlapor<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">C. Hak Institusi Pemeriksa<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>F. Hak Mengetahui Mekanisme Pelayanan Pengaduan<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39\u00a0<a href=\"https:\/\/drive.google.com\/open?id=10FOQ6TIK3w2WVP0jGz-0pn6JYYeQSOxN&amp;authuser=pamagelangweb%40gmail.com&amp;usp=drive_fs\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-uw-styling-context=\"true\">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008\u00a0<\/a>Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\"><strong data-uw-styling-context=\"true\">Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi<\/strong><br data-uw-styling-context=\"true\" \/><strong data-uw-styling-context=\"true\">Pasal 37<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan\/atau Komisi Informasi provinsi dan\/atau Komisi Informasi kabupaten\/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\"><strong data-uw-styling-context=\"true\">Pasal 38<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\">\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan\/atau Komisi Informasi kabupaten\/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan\/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.<\/li>\n<li data-uw-styling-context=\"true\">Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-uw-styling-context=\"true\"><strong data-uw-styling-context=\"true\">Pasal 39<\/strong><br data-uw-styling-context=\"true\" \/>Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>HAK-HAK PEMOHON INFORMASI A. Hak Pemohon informasi Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan &#8230; <a title=\"Hak-Hak Pemohon Informasi\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/hak-hak-pemohon-informasi\/\" aria-label=\"Read more about Hak-Hak Pemohon Informasi\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[46,41,50],"tags":[],"class_list":["post-3321","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-layanan-publik","category-menu","category-simtalak"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3321"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3321\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16983,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3321\/revisions\/16983"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pa-kendal.go.id\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}