Gedung Gradhika Bhakti Praja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi saksi ditandatanganinya Nota Kesepahaman bersama antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Gubernur Jawa Tengah dan sejumlah Stakeholder lainnya pada Kamis, 22 Mei 2025. Nota Kesepahaman yang dimaksud adalah dalam hal percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudakan keadilan, tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan SDM.

Kegiatan yang digelar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama khususnya dalam penyelesaian perkara dan sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung RI tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak ini dihadiri oleh seluruh Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Juga turut mengundang Hakim Agung Kamar Agama MA RI, Ditjen Badilag yang diwakilkan kepada Sekretaris Dirjen Badilag, Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, para pimpinan stakeholder yang akan melaksanakan penandatanganan serta para pimpinan instansi vertikal di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pada acara yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB tersebut turut dipamerkan inovasi yang dimiliki oleh 36 Pengadilan Agama se-Jawa Tengah melalui roll banner yang ditata di sepanjang pintu masuk menuju ruang acara. Kegiatan penandatanganan yang dilanjutkan dengan Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung RI tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini diselenggarakan secara luring dan daring dengan tujuan agar dapat diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia.

Ketua PA Kendal, bapak Dr. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI. terlihat mengikuti acara secara langsung di gedung yang terletak di Kawasan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tersebut. Sedangkan di Media Center PA Kendal terlihat panitera PA Kendal, ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. dengan didampingi Kasubbag PTIP tengah mengikuti jalannya acara melalui zoom meeting.

PA Kendal..HANDAL!!