Get Adobe Flash player

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; DUK juga adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan system karier dan system prestasi kerja, oleh karena DUK perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus.

Untuk melihat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pengadilan Agama Kendal tahun 2014, dapat anda klik melalui tautan ini.

Dan berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi kesekretariatan kepegawaian dan keuangan pengadilan :

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN
1.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979

Tentang Daftar Riwayat Hidup

3.

Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974

Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975

Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

6.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

8.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980

Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980

Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

10.

Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 61/Menpan/1982

Tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan Falam Pengurus Korpri

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil

12.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984

Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta

13.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

 

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM
1.

Uu No 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

2.

Uu No 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

3.

Uu No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

4.

Pp No 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

5.

PP NO 8 TAHUN 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

7.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

8.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 

 

9.

UU No. 1 Tahun 1971

Tentang Pokok Pokok Kearsipan

10.

Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004

Tentang Pedoman Kearsipan

11.

Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007

Tentang Memberlakukan Buku I

12.

Perpres No 54 tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

 

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1.

UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

2.

UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

3.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah

6.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011

Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

8.

Peraturan Menteri Keuangan No. 45 /PMK.05/2007

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

9.

Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.05/2008

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Keuangan No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005

Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

11.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007

Tentang Tentang Bagan Akun Standar

12.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

13.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009

Tentang Perencanaan Kas

14.

Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011

Tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2011

15.

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007

Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

16.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

17.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

18.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

19.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

20.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

21.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

22.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

23.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

24.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011

Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

25.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

26.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

27.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

28.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

 

Tautan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama

Pembaruan Peradilan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pedoman Perilaku Hakim

Yahoo Support!


Digdaya

Putra

Waktu sholat untuk Brangsong - Kendal , Jalan Soekarno Hatta. Widget Jadwal Sholat oleh Alhabib.

Hak Cipta © 2014 Pengadilan Agama Kendal

Jl. Soekarno Hatta Km. 4, Brangsong - Kendal Telp. 0294-381490 Fax. 0294-384044

Jawa Tengah, Indonesia - 51371