SEJARAH PENGADILAN.HTML

Sejarah Pengadilan

Sejarah Pengadilan Agama Kendal

 

Dalam sejarah   di Indonesia,   Peradilan   Agama memiliki beberapa   nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:

a) Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di sumbari masjid agung, Ketua Pengadilan Sumbari adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.

b) Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraah yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan Priesterraad (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.

c) Penghoeloegerecht yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama Priesterraad.

d) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610.

e) Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 638 dan 639.

f) Sooryo Hoin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kootoo Hooin (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.

g) Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.

h) Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan Penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.

i) Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syariah Islam.

j) Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syariah.

k) PA/Mahkamah Syariyah dan PA/Makhamah Syar’iyah Propinsi

yang telah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957. l) Mahkamah Syar’iyah di Aceh dan daerah Sumatra lainnya.

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106

UU No. 7